CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyepakati langkah bersama untuk menata kembali batas wilayah administrasi yang selama ini masih belum tertib. Kesepakatan tersebut terjalin dalam kunjungan resmi Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira ke Kantor Pemkab Bandung Barat pada Kamis, 3 Juli 2025.
Pertemuan dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas daerah dalam mengatasi persoalan perbatasan, serta menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
“Kami telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai langkah awal penertiban batas wilayah,” kata Ngatiyana saat dikonfirmasi, Jumat (4/7).
Batas Wilayah Belum Tertata Jelas
Ngatiyana menjelaskan, persoalan batas administratif antara Cimahi dan Bandung Barat kerap menimbulkan kebingungan di lapangan. Ia mencontohkan, masih banyak permukiman yang secara fisik melintasi dua wilayah tanpa kejelasan batas. Salah satu kasus yang ditemukan adalah rumah warga yang bagian dapurnya berada di wilayah KBB, sementara bagian depannya masuk ke Kota Cimahi.
“Hal seperti ini tentu berdampak pada administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya. Kita ingin semuanya tertata rapi, baik secara peta maupun di lapangan,” ujarnya.
Persoalan serupa juga ditemukan dalam dokumen kependudukan. Banyak warga yang secara domisili tinggal di Bandung Barat, tetapi masih tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi dalam KTP-nya, dan sebaliknya.
Sinergi Wilayah dalam Pengendalian Inflasi
Selain membahas batas wilayah, kedua kepala daerah juga menyepakati kerja sama di bidang strategis lain seperti pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kota Cimahi yang memiliki keterbatasan lahan pertanian disebut sangat membutuhkan dukungan dari wilayah sekitarnya, termasuk KBB, dalam pemenuhan bahan pokok.
“Bandung Barat memiliki sumber daya pertanian yang bisa menopang kebutuhan Cimahi. Kolaborasi ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan,” kata Ngatiyana.
Ia menambahkan, tantangan inflasi pangan bukan hanya urusan satu daerah, melainkan memerlukan pendekatan regional yang terintegrasi.
Hubungan Kemitraan yang Erat
Ngatiyana mengapresiasi respons positif dari Bupati Jeje terhadap seluruh rencana kerja sama. Ia menyebut hubungan antara Cimahi dan Bandung Barat memiliki kedekatan historis, mengingat keduanya merupakan daerah otonom yang terbentuk dalam kurun waktu yang hampir bersamaan.
“Kami bersyukur atas sambutan baik dari Bupati Bandung Barat. Hubungan ini ibarat kakak dan adik, semoga ke depan bisa terus terjalin lebih erat dalam semangat kebersamaan,” ucapnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi landasan awal untuk pelaksanaan kerja sama teknis yang akan ditindaklanjuti oleh tim lintas perangkat daerah dari masing-masing pemerintah.
Langkah Konkret Menuju Tata Kelola Wilayah yang Lebih Baik
Dengan penataan batas wilayah yang lebih jelas, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan persoalan administratif bisa diminimalkan. Pemerintah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat berkomitmen menjadikan kolaborasi ini sebagai model kemitraan antardaerah